My Blog

– Pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengubah formula harga batu bara acuan (HBA). Aturan anyar batu bara ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Batu Bara.

Atas revisi formula HBA itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) buka suara. Pihaknya melihat masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan antara pemerintah dengan pelaku usaha tambang batu bara.

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya formula baru HBA tersebut. Namun, masih ada yang harus diklarifikasi oleh pemerintah kepada pihak pelaku usaha terhadap beberapa hal teknis perihal formula HBA tersebut.

“Kalau dari kami APBI mengapresiasi, namun meminta agar pemerintah mengundang pelaku usaha untuk membahas secara detail sekaligus klarifikasi atas beberapa hal-hal teknis,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/4/2023).

Adapun, untuk membahas hal tersebut, Hendra mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak pemerintahan. Dia mengatakan masih ada hal teknis yang perlu diklarifikasi mengenai formula HBA anyar itu.

“Kami sudah bersurat ke Pemerintah, lagi menunggu respon atas permintaan kami untuk klarifikasi hal-hal teknis,” tandasnya.

Pasalnya, revisi formula HBA ini diklaim menjadi angin segar bagi para pengusaha batu bara. Hal ini disebabkan oleh formula HBA anyar itu menetapkan harga batu bara yang lebih realistis dibandingkan dengan formula yang sebelumnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan formula HBA yang baru ini akan berdampak pada penetapan royalti batu bara yang lebih adil baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Menurut Arsal HBA sendiri sebelumnya mengacu pada empat indeks yakni Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platts.

“Formula harga yang baru ini paling tidak menurunkan selisih/gap antara HBA yang kebanyakan batu bara di luar negeri yang kalori tinggi dan kita sudah tidak banyak lagi. Ini tentunya memberikan dampak positif,” kata Arsal di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengubah formula pembentuk harga batu bara acuan atau HBA. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif menyampaikan evaluasi formula HBA sendiri dilakukan karena mempertimbangkan permintaan dari para pelaku usaha.

Pasalnya HBA yang diperoleh dari empat indeks yang digunakan pemerintah itu cukup memberatkan. Di mana masing-masing indeks bobotnya dipukul raya yakni 25%.

“Apa yang terjadi dengan lonjakan harga, menjadikan HBA tinggi dan harga jual rendah ini memberatkan industri karena royalti dibebankan HBA. Oktober 2022 itu puncaknya di atas US$ 300 per ton sekarang ini Januari Februari Maret hampir sama US$ 200 per ton,” kata Irwandy dalam diskusi Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba, dikutip Jumat (14/7/2023).

Sementara itu, menurut Irwandy mengenai indeks yang baru akan memakai harga dua bulan sebelumnya dengan persentase yang berbeda beda. Misalnya, 70% harga bulan ini dan 30% di bulan ini atau sebaliknya.

“Kemudian persentasenya diambil dari EPNB untuk dilihat berapa persentase yang terjadi kira kira begitu. Sehingga harga jual dengan HBA tidak terlalu jauh sehingga adil buat pemerintah dan adil buat perusahaan,” kata dia.

 

Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara Kelompok G7 akan menggunakan pembicaraan di Jepang pekan depan untuk menilai strategi mereka di Timur Tengah (Timteng). Hal ini terjadi pasca terjadinya perdamaian Arab Saudi dan Iran yang diinisiasi China.

Para menteri G7 yang beranggotakan Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Kanada, AS, dan Jepang, akan mengadakan pertemuan di Jepang antara 16 hingga 18 April. Salah satu diplomat Prancis mengatakan akan dilakukan konfigurasi ulang atas kebijakan aliansi itu di Timur Tengah.

“Kawasan ini sedang mengalami pergolakan serius, baik itu aspek krisis nuklir Iran, tetapi juga rekomposisi keseimbangan geopolitik dengan kesepakatan Iran, Saudi, China. Kita bisa melihat sesuatu terjadi dengan Suriah setelah gempa,” katanya kepada Reuters, Jumat, (14/4/2023).

Sebelumnya, Iran dan Saudi sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik setelah terputus selama 6 tahun terakhir. Hal ini disetujui setelah China menjamu keduanya di Beijing bulan lalu.

Hal ini memunculkan efek domino, dengan Riyadh mulai menormalisasi dengan Suriah yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad yang disokong Teheran. Tak hanya itu, Saudi juga sedang berunding dengan kelompok Houthi di Yaman yang selama ini didukung Iran.

Perdamaian ini pun memicu pertanyaan terkait apakah memang peran AS telah memudar di kawasan itu. Apalagi, Iran dan Suriah telah dianggap berseberangan dengan Washington, sementara yang berdamai adalah Saudi yang notabenenya sekutu penting AS. Peran China, yang juga rival Negeri Paman Sam, juga ikut diperbincangkan.

Riyadh sendiri memang telah mempertanyakan komitmen keamanan AS untuk wilayah tersebut dan memilih untuk tetap netral atas perang Rusia melawan Ukraina. Ini akhirnya mendorong mereka untuk mendiversifikasi hubungan mereka, termasuk dengan China, daripada mengandalkan Barat.

“G7 harus bisa menjaga kepentingan keamanannya, yang notabene juga untuk kepentingan keamanan kawasan, tapi juga keamanan global,” ujar diplomat tersebut.

Beberapa diplomat Eropa mengeluhkan fenomena ‘kelelahan’ dalam memandang Timteng, yang akhirnya mendorong beberapa negara penting di kawasan itu mengambil jalannya sendiri.

“Kesepakatan Iran-Saudi-China adalah gejala dari masalah kita. Tidak ada yang melihatnya datang, jadi kita perlu berkumpul kembali secara kolektif,” kata diplomat negara G7 lainya.

Seorang diplomat Barat ketiga mengatakan sudah waktunya bagi G7 untuk mempertimbangkan dinamika baru di kawasan itu, mencatat bahwa upaya yang dipimpin Arab Saudi untuk mengatur pemotongan minyak OPEC, yang bertentangan dengan keinginan Barat, telah menjadi sinyal lain.

“G7 hanya akan tetap kredibel jika mampu menangani masalah dunia,” ujarnya.

 

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara perihal hengkangnya perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) yakni Air Products and Chemicals Inc dari proyek konsorsium hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia.

Luhut mengatakan bahwa pasca hengkangnya Air Products dari Indonesia, sudah ada perusahaan asal China yang menawarkan diri untuk menggantikan posisi Air Products.

Dia mengatakan akan menunggu kepastian itu pada Mei 2023 mendatang. “Kalau China menawarkan diri sudah sih kemarin, kita akan coba lihat bulan Mei,” ujarnya saat konferensi pers di Kemenko Marves, dikutip Jumat (14/4/2023).

Selain itu dia juga mengatakan bahwa Air Products sendiri diklaim menggunakan teknologi yang berasal dari China. Adapun masih terdapat tahapan yang masih harus dilakukan dalam mencari pengganti Air Products.

“Saya kira masih ada tahapan yang kita lebih giatkan lagi, Air Products itu kan teknologinya dari China juga ya,” jelasnya.

Seperti diketahui, Air Products sebelumnya membentuk konsorsium bersama dengan PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

Tak hanya itu, Air Products juga mundur dari proyek hilirisasi batu bara menjadi metanol di Kalimantan Timur bersama dengan perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bakrie Capital Indonesia Group dan PT Ithaca Resources yang membentuk konsorsium bernama PT Air Products East Kalimantan (PT APEK).

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Triharyo Soesilo menyatakan, alasan hengkangnya Air Products lantaran berbagai macam hal. Diantaranya karena DME baru pertama kali ada di Indonesia.

Kemudian, regulasi yang dibuat pemerintah juga baru saja disusun. “Sementara Air Products di Amerika Serikat (AS), Joe Biden banyak memberikan insentif yang mendorong transisi energi investment, jadi mungkin dia tidak bisa menunggu terlalu lama ya,” terang Triharyo Soesilo saat ditemui di Menara Danareksa beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Triharyo menyatakan belum ada partner pengganti PTBA dan Pertamina setelah hengkangnya Air Products itu. “Belum ada, sampai sekarang belum ada yang berminat,” tandas Triharyo.

Triharyo menambahkan, perusahaan China berpotensi menjadi investor potensial karena merupakan produsen DME dengan jumlah besar, mencapai 12 juta ton. “Kan DME terbesar di China 12 juta ton di sana jadi udah pengalaman biasa sih pengalaman pertamina,” kata Triharyo.

 

Membangun rumah sendiri ataupun bentuk bangunan lainnya akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Sebagaimana yang dialami oleh sinden kondang Soimah saat membangun pendopo di Yogyakarta.

Pengenaan pajak itu diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Namun, ternyata tak semua jenis bangunan akan dikenakan PPN oleh pemerintah. Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (4) PMK itu, kegiatan membangun sendiri berupa rumah atau bangunan lain di bawah luas 200 m2 tidak dikenakan PPN.

“Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m2,” tulis aturan yang diberlakukan Sri Mulyani sejak 1 April 2022.

Selanjutnya, KMS yang dimaksud dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggat waktu, antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Kendati demikian, apabila tahapan kegiatan membangun lebih dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah, sepanjang memenuhi ketentuan.

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP, Bonarsius Sipayung menjelaskan adapun untuk tarif pajak KMS perhitungannya sebesar 20% dikali tarif PPN 11%, dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 2,2% dari DPP.

DPP PPN KMS berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

“Kalau misal (total) biaya membangun Rp 1 miliar, berarti DPP-nya adalah Rp 200 juta. Jadi kalau dibuat tarif efektifnya adalah 11% x 20% x total biaya. Berarti sekitar 2,2% x Rp 1 miliar (Rp 22 juta). Itulah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri,” jelas Bonarsius dalam media briefing, dikutip Jumat (14/4/2023).

Selanjutnya, kata Bonar, biaya PPN tersebut harus dibayar sendiri oleh pihak yang melakukan KMS, kemudian disetor ke Bank.

“Ini dianggap sudah melapor ketika membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan akan masuk ke DJP dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam SSP tersebut. Jadi (peraturan) ini juga sudah terutang, saat ini hanya penyesuaian saja,” tuturnya.

PPN atas KMS yang telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.

Merujuk PMK 61/2022, KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Hal ini berarti bisa bangunan berupa rumah, rumah toko (ruko), kantor, dan sebagainya. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m2 (dua ratus meter persegi).

 

 

 

 

 

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya menargetkan pengganti dari perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) yang hengkang dari proyek hilirisasi batu bara di Indonesia, bisa hadir pada Mei 2023.

Luhut mengungkapkan bahwa sudah ada perusahaan asal China yang menawarkan diri untuk menjadi pengganti Air Products di proyek hilirisasi batu bara di Indonesia. Dia mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan dari perusahaan tersebut Mei 2023 mendatang.

“Kalau China menawarkan diri sudah sih kemarin, kita akan coba lihat bulan Mei,” ujarnya saat konferensi pers di Kemenko Marves, dikutip Jumat (14/4/2023).

Adapun masih terdapat tahapan yang masih harus dilakukan dalam mencari pengganti Air Products. Dia juga mengatakan bahwa Air Products sendiri diklaim menggunakan teknologi yang berasal dari China.

“Saya kira masih ada tahapan yang kita lebih giatkan lagi, Air Products itu kan teknologinya dari China juga ya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, usai hengkangnya perusahaan Air Products dari konsorsium hilirisasi batu bara beberapa waktu lalu, dikabarkan banyak investor baru yang mengantre untuk menggantikannya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo mengatakan, perusahaan China berpotensi menjadi investor potensial karena merupakan produsen DME dengan jumlah besar, mencapai 12 juta ton.”Kan DME terbesar di China 12 juta ton di sana jadi udah pengalaman biasa sih pengalaman pertamina,” kata Triharyo pada acara Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum (PICAF) 2023, di Jakarta, Kamis, (30/3/2023).

“Banyak (investor China) yang berminat. Silahkan PTBA cari,” ungkap Triharyo.

Selain itu, Triharyo tidak menutup kemungkinan jumlah investor baru tersebut lebih dari satu.

 

 

Uni Emirat Arab telah mengonfirmasi kepada Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa mereka akan memberikan dukungan sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 14,7 triliun (kurs Rp 14.700) kepada Pakistan.

Komitmen tersebut adalah salah satu persyaratan yang menurut IMF perlu dilanjutkan dengan paket dana talangan yang tertunda selama berbulan-bulan untuk menopang perekonomian negara yang nyaris bangkrut tersebut.

“Bank Negara Pakistan sekarang terlibat dalam dokumentasi yang diperlukan untuk mengambil simpanan tersebut dari otoritas UEA,” kata Menteri Keuangan Pakistan Ishaq Dar, dikutip dari Reuters, Jumat (14/4/2023).

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan sehari sebelumnya dana tersebut juga sedang dalam pembicaraan dengan negara-negara sahabat Pakistan untuk memberikan jaminan keuangan sehingga dapat menyelesaikan program tersebut.

Arab Saudi minggu lalu juga telah memberi tahu IMF bahwa mereka akan memberikan pembiayaan sebesar US$ 2 miliar kepada Pakistan.

Adapun, Pakistan memiliki cadangan devisa kurang dari sebulan dan sedang menunggu paket bailout sebesar US$ 1,1 miliar dari IMF yang telah tertunda sejak November karena masalah penyesuaian kebijakan fiskal.

Dana tersebut juga perlu jaminan bahwa defisit neraca pembayaran sepenuhnya dibiayai untuk tahun fiskal yang berakhir pada Juni.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) juga mengaku akan memberikan bantuan kepada Pakistan.

Dalam perayaan Hari Pakistan di Kedutaan Pakistan di Washington DC, rencana itu dipaparkan Direktur Kantor Bantuan Luar Negeri, Dafna Rand. Ia mengatakan bantuan itu akan difokuskan pada pengembangan industri pertanian dan juga infrastruktur demi mempermudah jalur investasi.

 

Kasus Covid-19 tiba-tiba kembali melonjak dalam beberapa hari terakhir. Kemarin Kamis (13/4/2023) penambahan kasus positif mendekati 1.000, tepatnya mencapai 990 orang. Hal ini dikhawatirkan membuat situasi penerbangan menjadi lesu.

Operator Bandara pun sudah menyadari adanya kenaikan kasus ini.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyebut tetap berpegangan pada aturan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun instansi terkait dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Acuannya di SE (Surat Edaran) 24/2022 dan SE 25/2022 dari kepala BNPB itu belum dicabut. Dirjen Perhubungan Udara membuat turunannya. SE 24 untuk perjalanan dalam negeri dan SE 25 untuk perjalanan luar negeri. Dithub membuat aturan turunan SE 70 dan SE 71 yang identik sama, dan itu SE keluar di 2022, itu belum dicabut jadi masih rujukan,” katanya dalam media Gathering Kesiapan InJourney Group Sambut Mudik dan Libur Lebaran di Sarinah, dikutip Jumat (14/4/2023).

“Operational Stressed Test, saya keluarkan instruksi petugas bandara, saya minta tetap menggunakan masker tapi nggak memaksakan untuk penumpang karena situasi PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sudah dicabut. Petugas tetap antisipasi karena situasi pandemi. Mereka dalam 8-12 jam ketemu ribuan orang, itu bagian untuk melindungi secara personal bagi petugas saat itu,” sebut Awaluddin.

Senada, Angkasa Pura I yang mengelola 15 bandara di Indonesia juga mengklaim tetap mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 belakangan.

“Di AP I tetap jalankan prokes, memakai masker, pemeriksaan suhu kita lakukan sesuai ketentuan karena ketentuan belum dihapuskan, jadi kita tetap melaksanakan itu,” kata Direktur Utama AP I Faik Fahmi.

Namun bukan hanya bandara, tempat wisata juga menyadari meningkatnya kasus Covid-19. Bandara hingga tempat wisata menjadi vital karena memiliki pergerakan manusia yang cukup besar.

“Kami masih jaga keamanan dan kenyamanan dan utama kesehatan tamu2 kami yg datang ke wilayah Borobudur Prambanan TMII, walau PPKM dicoret bukan berarti kita lengah karena Covid masih ada, buat saling ingetin aja,” kata Direktur Utama PT taman Wisata Candi (TWC) Febrina Intan.

Kasus Covid-19 mengkhawatirkan karena  Indonesia mencatat sebanyak 990 kasus baru COVID-19, Kamis (13/4/2023). Kasus aktif kini tercatat sebanyak 7.719 kasus.

DKI Jakarta menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 441. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 173 kasus, kemudian Jawa Timur dengan total 120 kasus.

Data Satgas Covid-19 RI menunjukkan, penambahan kasus positif harian tiba-tiba melonjak pada 11 April 2023 ke 944 orang, lalu 12 April jadi 987 kasus, 13 April jadi 990 kasus. Padahal pada 10 April masih di 494 kasus, 9 April di 565 kasus, dan 8 April di 420 kasus.

 

Pemerintah diam-diam masih ngutang ratusan miliar rupiah ke pengusaha terkait program minyak goreng murah tahun lalu.

Uang pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dari program minyak goreng satu harga pada tahun 2022 lalu milik Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebesar Rp 344 miliar yang sampai tertahan di pemerintah.

Biang kerok dari nyangkutnya pembayaran rafaksi dari program minyak goreng satu harga tersebut karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 3 tahun 2022 yang menyebutkan pembayaran silsilah harga akan dibayarkan 17 hari setelah program itu selesai (31/1/2022) dibatalkan dan diganti dengan Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Beleid baru tersebut seakan telah membatalkan peraturan yang ada sebelumnya terkait rafaksi. Padahal, program telah dijalankan.

Menurut Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, pemerintah tetap harus membayarkan biaya selisihnya sebagaimana yang tertuang dalam Permendag nomor 3 tahun 2022.

“Permendag 6 muncul, memang yang Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya,” ujar Roy saat ditemui awak media, Kamis (13/4/2023).

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan justru menyebut pihaknya tidak bisa memberikan surat hasil verifikasi rafaksi kepada BPDPKS, sebagai penanggung jawab dana rafaksi, sebab Permendag nomor 3 tahun 2022 tersebut sudah dibatalkan, dan malah meminta pihak Aprindo untuk menggugat Permendag nomor 6 ke PTUN.

“Saya dengar di rapat dengan DPR, Menteri Perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua, dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan,” ujar Roy sembari memperdengarkan bukti rekaman pernyataan Zulkifli Hasan dalam rapat dengan Komisi VI DPR.

Menanggapi hal itu, Roy justru mengatakan pihaknya tidak ingin menempuh jalur hukum. “Kalau bisa kan kita nggak mau langkah hukum yah, karena kan ini bukan duit APBN, bukan korupsi, tapi real hak kita aja. Kalau masalahnya Permendag harusnya dia bisa revisi, dia takut kalau itu aturan sebenarnya bukan dia yang bikin,” tuturnya.

Roy menyampaikan keheranannya, mengapa utang rafaksi yang harus dibayar pemerintah tak kunjung dibayarkan. Padahal, uang rafaksi itu tidak dibiayai oleh APBN, melainkan uang pungutan ekspor CPO dari eksportir kelapa sawit yang ada di BPDPKS.

“Pembayaran rafaksi tidak lewat APBN, tapi lewat BPDPKS, uangnya bukan APBN, dari ekspor CPO, tarif ekspor CPO, jadi uangnya swasta bukan APBN. Jadi dengan kata lain kita minta untuk bayar aja, sampai hari ini belum dibayar. Tidak fair saat kita patuhi aturan tapi nggak tahu kapan dibayar dan diselesaikan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Aprindo Setyadi Surya menyatakan BPDPKS telah memiliki uang untuk membayarkan rafaksi, dan sudah siap untuk disalurkan. Akan tetapi, BPDPKS sampai dengan saat ini masih menunggu surat verifikasi dari Kemendag.

“Dananya sudah tersedia tinggal surat verifikasi aja. Tinggal tunggu surat rekomendasi hasil verifikasi aja,” ungkap Setyadi.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati dan Menkeu Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menandatangani kesepakatan hibah Indonesia Infrastructure and Finance Compact senilai US$ 698 juta atau setara Rp 10,2 triliun.

Dana hibah selama lima tahun tersebut terjalin antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan Pemerintah Indonesia, di mana kontribusi senilai Rp 9,5 triliun (US$ 649 juta) dari AS dan Rp 718 miliar (US$ 49 juta) dari RI.

“Kemitraan ini mewakili keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia terhadap demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi,” kata Yellen, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Direksi MCC, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (14/4/2023).

Chief Executive Officer (CEO) MCC Alice Albright menyatakan bangga atas hubungannya dengan Pemerintah Indonesia yang telah terjalin selama hampir 20 tahun.

“Dengan investasi ini, kami akan bekerja sama dalam proyek-proyek yang bernilai total lebih dari US$ 1 miliar. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan fokus pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan lebih banyak peluang bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar,” tuturnya.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan ini merupakan yang kedua kalinya Indonesia mendapatkan kepercayaan dana hibah tersebut.

“Sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai US$600 juta,” kata Sri Mulyani melalui unggahan Instagram-nya.

“Melalui program ini, Pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara,” tambahnya.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact sendiri terdiri dari tiga proyek. Pertama, Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS) akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bali.

Proyek ini dilakukan untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, di mana transportasi dan logistik lebih terbatas. Proyek yang dihasilkan nantinya akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi perempuan dan penumpang penyandang disabilitas.

Kedua, Proyek Akses Keuangan untuk Usaha Milik Perempuan/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Ketiga, Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD) yang akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur.

Proyek ini nantinya akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

“Saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami,” ungkap Sri Mulyani.

“Kita semua tentu berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan.”

MCC dan Pemerintah Indonesia pertama kali bermitra pada tahun 2006 dengan program ambang batas US$ 55 juta untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi.

Pada 2011, MCC dan pemerintah Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai US$474 juta yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, dan pengadaan pemerintah yang modern.

MCC adalah lembaga independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Dibuat pada tahun 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan terbatas waktu kepada negara-negara yang memenuhi standar yang ketat untuk pemerintahan yang baik, memerangi korupsi dan menghormati hak-hak demokrasi.

 

Kejutan! Transmart akan menggelar Full Day Sale atau program belanja seharian dengan diskon besar-besaran. Program ini hanya berlaku pada Sabtu, 15 April 2023 pukul 10.00 hingga 24.00 waktu setempat di 92 gerai Transmart seluruh Indonesia.

Full Day Sale Transmart menawarkan diskon gede-gedean bagi pelanggan dengan diskon 20% “untuk semua produk”. Program diskon gede-gedean ini belum pernah ada di Indonesia.

Adapun mekanisme program ini, yaitu pelanggan dapat menikmati diskon jika pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah.