Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai penggunaan hak angket DPR RI dapat mengungkap dugaan kecurangan pemilu untuk semua pihak.
Apabila tidak ada pihak yang curang, Jusuf Kalla menyebut seharusnya tidak ada yang perlu khawatir.
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu menyatakan, pihak tergugat bisa mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu dengan angket.
Hak angket pun dapat digunakan untuk meluruskan berbagai kecurigaan yang muncul.
”Tentunya hak angket itu baik bagi pihak tergugat karena sekarang banyak isu bahwa ini (pemilu) ada masalah. Jadi, kalau ada hak angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri ujian promosi doktor mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Universitas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).
Baca Juga: Mantan Sekjen Sebut PKB Bimbang Terkait Hak Angket: Cak Imin Belum Nyatakan Sikap
Wacana hak angket DPR diserukan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Koalisi pengusung paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin pun menyambut dengan menyatakan bahwa mereka siap mendukung jika hak angket digulirkan PDI Perjuangan.
”Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya,” kata Jusuf Kalla.
Namun, wacana hak angket ditolak oleh berbagai elemen pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Elite-elite partai pengusung seperti Partai Golkar dan Demokrat menegaskan bahwa hak angket tidak diperlukan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pihaknya memilih “rekonsiliasi” dibanding hak angket.
Ia pun menghormati keputusan para pihak yang memutuskan untuk menggulirkan angket.
“Saat ini yang terbaik adalah kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine, karena agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-Pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa,” ujar AHY saat ditemui usai pertemuan dengan Wapres Ma’ruf Amin, Sabtu (24/2).