My Blog

Soal Jenderal Kehormatan Prabowo, TB Hasanuddin: Keppres Itu Tidak Sesuai Perundang-undangan

adminFebruary 28, 2024July 14, 2024No comment

soal-jenderal-kehormatan-prabowo-tb-hasanuddin-keppres-itu-tidak-sesuai-perundang-undangan

Keputusan Presiden (Keppres) RI Joko Widodo (Jokowi) tentang pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak sesuai perundang-undangan.

Pendapat itu disampaikan oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, TB Hasanuddin, dalam dialog Kompas Petang, Rabu (28/2/2024).

“Menurut hemat saya, Keppres itu, kan pasti pakai Keppres, itu tidak sesuai dengan perundang-undangan,” ucapnya menjawab pertanyaan host.

“Niatnya mungkin baik dan bagus. Oke, saya menaruh rasa hormat. Tetapi menempatkannya tidak pas.”

Jika presiden ingin memberikan tanda penghormatan, lanjut dia, sebaiknya memilih tanda kehormatan yang sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga: Respons Hasto PDIP soal Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Prabowo

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
“Pilihlah seuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009,” kata politikus PDIP itu

Saat ditanya, jika tidak sesuai dengan perundang-undangan, apakah penghargaan yang disematkan Presiden Jokowi ke Pabowo tidak sah, ia hanya menyebut biar publik yang menilai.

“Itu biar publik yang menilai,” ucapnya.

“Tapi, kalau saya ditanya bahwa aturan itu, Keppres itu tidak sesuai dengan khususnya Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009.”

TB Hasanuddin pun menjelaskan bahwa dirinya turut serta dalam pembentukan kedua undang-undang tersebut.

“Mohon maaf, kebetulan saya waktu masih dinas dua undang-undang itu adalah saya menjadi pembentuknya, salah satu dari pemerintah.”

Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto resmi menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Mabes TNI, Rabu (28/2/2024).

Pemberian pangkat Jenderal TNI (HOR) kepada Prabowo ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Baca Juga: Soal Peranan Jokowi di Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Kewenangan Presiden Terpilih

“Pada kesempatan yang baik ini, berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri, Rabu.

Golkar Nilai Anggota DPR dari Parpol Pendukung Hak Angket Tak Akan Kompak

adminFebruary 27, 2024No comment

golkar-nilai-anggota-dpr-dari-parpol-pendukung-hak-angket-tak-akan-kompak

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meyakini anggota DPR RI dari partai politik (parpol) pendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, tak akan kompak.

Diketahui, usulan hak angket saat ini didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Partai NasDem, PKB, dan PKS.

PDIP memiliki 128 kursi di DPR, PPP 19 kursi, Partai NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi yang bila ditotal mencapai 314 kursi.

Baca Juga: Respons Singkat Gibran saat Ditanya Bahas Hak Angket saat Bertemu Prabowo di Kertanegara: Rahasia

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
“Saya kira demikian (mereka tak akan kompak). Kita lihat saja. Tapi saya yakin para ketua umum partai terutama partai pendukung pemerintah, akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan,” kata Ace di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, Golkar menolak usulan hak angket tersebut. Sebab, dirinya melihat tak ada urgensinya.

“Pertama tentu Partai Golkar menolak terhadap hak angket tersebut. Jelas saya kira. Kedua, urgensi dari hak angket ini apa? Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu, maka tidak pada tempatnya, hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu,” ujarnya.

Ace menjelaskan, bila ada pihak yang tak puas dengan hasil pemilu, mereka bisa mengadukannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

Baca Juga: Tolak Hak Angket DPR, Demokrat: Sengketa Pemilu Diselesaikan di MK

“Kalau ada dinilai kecurangan ada Bawaslu yang juga dipilih DPR. Kalau dinilai KPU, Bawaslu, dinilai misalnya melanggar kode etik, maka ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Ace.

“Nah setelah itu, kalau misalnya hasil dari pemilu ini tidak memiliki diduga, melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan ke MK.”

“Jadi sesungguhnya menurut saya hak angket ini, tidak relevan. Dalam konteks kecurangan pemilu. Kecuali kalau ini tekanan politik. Sekali lagi, hasil pemilu tidak bisa diintervensi kekuatan politik,” ujarnya.

Airlangga Hartarto Jawab Isu Jokowi Gabung Golkar: Dia Milik Semua Partai

adminFebruary 26, 2024No comment

airlangga-hartarto-jawab-isu-jokowi-gabung-golkar-dia-milik-semua-partai

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan tentang isu akan bergabungnya Presiden RI Joko Widodo ke partai politik berlambang pohon beringin tersebut.

Tanggapan Airlangga tentang hal itu disampaikan di Jakarta, Senin (26/2/2024). Awalnya Airlangga menjawab dengan mengatakan baik-baik saja.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga sambil tertawa.

Saat wartawan kembali menanyakan adakah perbincangan serius soal itu, Airlangga mengatakan bahwa Jokowi milik semua partai.

Baca Juga: Gelar Sidang Paripurna Kabinet, Jokowi: RAPBN 2025 Akomodasi Program Capres Terpilih

“Pak Jokowi kan tokoh nasional, dia milik semua partai.”

“Beliau kan, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai,” kata Airlangga mengulang penjelasannya, dikutip dari video Kompas.TV.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu tentang isu Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar.

Jusuf Kalla soal Hak Angket: jika Tidak Ada Masalah, Tidak Usah Khawatir

adminFebruary 25, 2024No comment

jusuf-kalla-soal-hak-angket-jika-tidak-ada-masalah-tidak-usah-khawatir

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai penggunaan hak angket DPR RI dapat mengungkap dugaan kecurangan pemilu untuk semua pihak.

Apabila tidak ada pihak yang curang, Jusuf Kalla menyebut seharusnya tidak ada yang perlu khawatir.

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu menyatakan, pihak tergugat bisa mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu dengan angket.

Hak angket pun dapat digunakan untuk meluruskan berbagai kecurigaan yang muncul.

”Tentunya hak angket itu baik bagi pihak tergugat karena sekarang banyak isu bahwa ini (pemilu) ada masalah. Jadi, kalau ada hak angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri ujian promosi doktor mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Universitas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga: Mantan Sekjen Sebut PKB Bimbang Terkait Hak Angket: Cak Imin Belum Nyatakan Sikap

Wacana hak angket DPR diserukan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Koalisi pengusung paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin pun menyambut dengan menyatakan bahwa mereka siap mendukung jika hak angket digulirkan PDI Perjuangan.

”Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya,” kata Jusuf Kalla.

Namun, wacana hak angket ditolak oleh berbagai elemen pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Elite-elite partai pengusung seperti Partai Golkar dan Demokrat menegaskan bahwa hak angket tidak diperlukan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pihaknya memilih “rekonsiliasi” dibanding hak angket.

Ia pun menghormati keputusan para pihak yang memutuskan untuk menggulirkan angket.

“Saat ini yang terbaik adalah kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine, karena agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-Pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa,” ujar AHY saat ditemui usai pertemuan dengan Wapres Ma’ruf Amin, Sabtu (24/2).

14.364 Petugas Pemilu Mendapat Perawatan, Kemenkes: Usia Paling Banyak Sakit 21-30 Tahun

adminFebruary 24, 2024No comment

14-364-petugas-pemilu-mendapat-perawatan-kemenkes-usia-paling-banyak-sakit-21-30-tahun

Sebanyak 14.364 petugas pemilu mendapat perawatan dengan beragam masalah kesehatan.

Dari jumlah tersebut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang paling banyak mendapat perawatan.

Total anggota KPPS yang dirawat yakni 7.221 orang. Kemudian diikuti petugas TPS sebanyak 1.779 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.709 orang, saksi 1.331 orang.

Satuan Perlindungan Masyarakt (Linmas) sebanyak 1.122 orang, pihak dari Badan Pengawas Pemilu 693 orang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 509 orang.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan penyakit yang paling banyak dikeluhkan para petugas Pemilu ini adalah sakit pada kerongkongan, lambung, dan usus dua belas jari dengan total pasien 3.903 petugas.

Baca Juga: Ketua PPS di Kalimantan Ngotot Uang Honor KPPS Rp82 Juta Hilang, Ternyata Dipakai untuk Judi Slot

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Kemudian 2.228 pasiena sakit karena infeksi saluran pernapasan bagian atas akut, 2.187 pasien karena hipertensi, dan 1.767 pasien karena gangguan jaringan lunak.

Kemudian 1.158 pasien karena gangguan episode dan paroksismal, 553 pasien karena penyakit menular usus, 355 pasien karena penyakit pada telinga bagian dalam.

Sebanyak 187 pasien orang karena influenza, 129 pasien karena gangguan lain yang tidak spesifik pada peredaran darah, serta 124 pasien karena penyakit pada rongga mulut, kelenjar ludah, dan rahang.

Sedangkan berdasarkan lokasi, Siti menjelaskaan petugas Pemilu yang paling banyak dilaporkan sakit berada di Jawa Barat dengan total 4.626 orang.

Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

adminFebruary 23, 2024No comment

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Vincent Rompies Berharap Kasus Bullying di Binus School Serpong Diselesaikan secara Kekeluargaan

adminFebruary 23, 2024No comment

vincent-rompies-berharap-kasus-bullying-di-binus-school-serpong-diselesaikan-secara-kekeluargaan

Artis Vincent Rompies berharap kasus perundungan atau bullying di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang diduga melibatkan anaknya, dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia mengaku hingga saat ini tengah berusaha membuka komunikasi dengan pihak korban atau pelapor. Ia pun berharap kasus tersebut dapat segera tuntas.

“Saya ingin masalah ini cepat selesai. Saya masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor biar semua ini bisa diselesaikan dengan baik-baik,” kata Vincent di Polres Tangerang Selatan, Kamis (22/2/2024) malam.

“Yang penting kekeluargaan, semoga bisa menemukan tititk terang untuk berdamai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Vincent menyampaikan rasa empatinya terhadap kasus bullying tersebut.

“Saya sangat berempati atas peristiwa yang terjadi saat ini. Harapannya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di sekolah maupun lingkungan terdekat,” ungkapnya.

Baca Juga: Vincent Rompies Buka Suara soal Kasus Bullying yang Diduga Libatkan Anaknya: Saya Berempati

Kasus perundungan di Binus School Serpong menjadi perhatian setelah akun X, @BosPurwa, menulis adanya dugaan perundungan yang dilakukan geng bernama “Geng Tai”.

Kasus ini makin ramai lantaran anak dari artis VR diduga terlibat dalam perundungan tersebut.

Perundungan diduga dilakukan terhadap anggota baru geng, di mana korban dipaksa memberikan sesuatu yang diminta oleh senior hingga mendapatkan kekerasan fisik, seperti dipukul, dicekik, hingga disundut rokok.

Polres Metro Tangerang Selatan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, “Geng Tai” sudah dua kali melakukan perundungan terhadap korban dalam kurun waktu satu bulan, yaitu pada 2 Februari dan 13 Februari 2024.

Aksi perundungan ini terjadi sebuah warung dekat sekolah atau yang dikenal dengan Warung Ibu Gaul dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Akibat perundungan tersebut, polisi menyebut korban mengalami sejumlah luka memar dan luka bakar di sebagian tubuhnya.

Sebelumnya, Public Relation Binus School Haris Suhendra juga telah mengonfirmasi bahwa anak VR merupakan salah satu terduga pelaku perundungan tersebut.

“Iya (anak VR terlibat),” kata Haris saat ditanya soal kebenaran keterlibatan anak dari selebriti VR, Senin (19/2/2024).

AHY Blakblakan Ditawari Menteri oleh Prabowo, Tahap Awal Sekarang Gabung di Kabinet Indonesia Maju

adminFebruary 22, 2024No comment

ahy-blakblakan-ditawari-menteri-oleh-prabowo-tahap-awal-sekarang-gabung-di-kabinet-indonesia-maju

Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kabinet Indonesia Maju merupakan tahap awal AHY masuk di pemerintahan.

AHY menjadi salah satu tokoh di Koalisi Indonesia Maju yang diprediksi mendapat jabatan menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku sempat mendapat tawaran dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk bergabung di pemerintahan selanjutnya.

Meski belum secara spesifik menyebut menteri, Prabowo berharap AHY bisa membantu pemerintah lima tahun ke depan.

“Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” ujarnya usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Masuk Kabinet, SBY Kasih 3 Mandat ke AHY: dari Soal Etos Kerja hingga Sukseskan Pemerintahan Jokowi

AHY menjelaskan tawaran untuk bergabung di pemerintahan selanjutnya dinyatakan saat dirinya menemui Prabowo pada Selasa (20/2) atau sehari sebelum pelantikannya menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (21/2) kemarin.

Sebagai Capres yang diusung Partai Demokrat, dan juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju, AHY tentu meminta doa restu ke Prabowo perihal tugas Menteri ATR/BPN yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Di pertemuan itu, Prabowo mengucapkan selamat sekaligus mendorong dirinya bersama Partai Demokrat berperan di pemerintahan dan tentunya di lima tahun ke depan.

“Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau. Termasuk juga meminta doa restu. Karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan,” ujar AHY.

“Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang, sejak awal, agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” imbuhnya.

Baca Juga: Ternyata Demokrat Gabung ke Pemerintahan Sebelum Pemilu, AHY: Kami Ada di Koalisi Indonesia Maju

Masa Transisi
AHY menjelaskan langkah Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merupakan bagian dari perjuangan partai.

Demokrat, kata AHY, ingin melanjutkan yang sudah baik, dan terus memberikan masukan serta solusi jika ada permaslahan yang perlu diperbaiki bersama.

Ia juga menilai dengan bergabungnya Demokrat di pemerintahan menandakan, partai yang dipimpinnya ikut terlibat dalam transisi pemerintahan.

Sekaligus meyakinkan masyarakat dalam mengawal kesuksesan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga akhir periode nanti dan mengawali pemerintahan lima tahun ke depan dengan baik.

Baca Juga: Belum Disahkan KPU Komposisi Menteri Prabowo-Gibran Sudah Beredar, Ini Nama-nama yang Masuk

“Ini komitmen yang dihadirkan oleh presiden yang ingin melibatkan Demokrat dalam pemerintahan beliau, dan ini masa yang penting karena masa transisi kepemimpinan nasional 2024-2029, perlu dilakukan secara seksama,” ujar AHY.

Ini Pesan Wapres Ma’ruf Amin untuk Hadi Tjahjanto dan AHY yang Baru Dilantik jadi Menteri

adminFebruary 21, 2024No comment

ini-pesan-wapres-ma-ruf-amin-untuk-hadi-tjahjanto-dan-ahy-yang-baru-dilantik-jadi-menteri

Rabu (21/02/2024), Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melantik dua orang menteri sebagai anggota baru di Kabinet Indonesia Maju.

Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang ditinggalkan Mahfud MD, diisi oleh Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggantikan posisi Menteri ATR/Kepala BPN.

“Kita harapkan, Menko Polhukam itu kan [merupakan] orang lama dan pernah menjadi Panglima TNI, sebelum jadi Menteri ATR, jadi saya pikir beliau sudah paham betul apa yang harus dikerjakan di dalam rangka menjaga politik dan keamanan supaya tetap kondusif,” ungkap Wapres saat menanggapi pertanyaan awak media usai memimpin Rapat Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, di Gedung Pusat MUI, Jakarta, Rabu (21/02/2024).

Sementara itu, kepada AHY selaku Menteri ATR, Wapres berharap agar berbagai permasalahan terkait sengketa tanah yang beragam dapat diselesaikan.

“Dan untuk Menteri Agraria, memang banyak masalah-masalah agararia yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang saat ini menjadi Menko Polhukam. Itu harus diteruskan supaya tidak ada mafia tanah, kemudian juga ada sertifikat ganda, supaya tidak lagi ada sengketa-sengketa ke depannya,” pesan Ma’ruf Amin pada AHY.

Baca Juga: Hashim Beri Sinyal Amran Sulaiman Akan Tetap Jadi Mentan Bila Prabowo Resmi sebagai Presiden

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya memilih Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jokowi menjelaskan bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan AHY, ia mengaku tidak ragu memberikan jabatan Menteri ATR/BPN kepada putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Ia menyebutkan bahwa AHY merupakan alumni Akademi Militer dan memiliki gelar master di tiga universitas, yakni di Nanyang Technological University, Singapura; Harvard University, Amerika Serikat; dan Webster University Amerika Serikat.

“Jadi, pertama, ini urusan yang berkaitan dengan menteri ATR/BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya tahu beliau Ketua Umum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akademi Militer, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, dan di Webster University,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (21/2).

“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap,” ujarnya.

PSSI Cari Direktur Teknik dan Harus Diisi Bukan Sembarang Orang, Erick Thohir: Maunya dari Jerman

adminFebruary 20, 2024No comment

pssi-cari-direktur-teknik-dan-harus-diisi-bukan-sembarang-orang-erick-thohir-maunya-dari-jerman

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan saat ini dirinya masih mencari sosok untuk mengisi posisi Direktur Teknik (Dirtek).

Erick menilai, posisi Dirtek ini sangat penting, khususnya untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok.

Maka dari itu, ia tidak mau posisi ini diisi oleh sembarang orang dan harus diemban oleh sosok yang berkualitas.

Sebelumnya, PSSI sempat mengontrak Frank Wormuth untuk menjadi Dirtek saat Piala Dunia U17 2023 lalu.

Saat ini jabatan dikembalikan ke Indra Sjafri. Akan tetapi, coach Indra sekarang bertugas untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U20.

Erick pun lantas memutuskan untuk mencari Dirtek baru untuk mendukung tugas pelatih-pelatih Timnas Indonesia , Shin Tae-yong dan Indra Sjafri serta pelatih Timnas Wanita Indonesia asal Jepang yang baru saja ditunjuk, Satoru Mochizuki.

“Saya sudah bicara dengan coach Indra bahwa kita akan mencari dirtek untuk mensupport coach Shin Tae-yong, coach Indra, coach Satoru. Makin banyak orang pintar di sepak bola Indonesia makin bagus,” kata Erick dikutip dari Tribunnews, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga: Penerapan VAR di Liga 1 Terlambat, Erick Thohir: SDM Wasit Masih Kurang

Saat ditanya ingin posisi tersebut diemban oleh sosok lokal atau asing, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN masih berencana untuk memakai pelatih luar negeri.

Meski sekarang belum ada nama-nama yang dimaksud, Erick berharap bisa mendapatkan sosok yang pas dari Jerman.

“Karena kita belum punya formula permainan yang bener. Nah itu saya rasa kalau ada banyak coach pinter bersatu tapi ditargetin,” lanjut Erick.

“Nah ini nanti kita mau bikin roadmap sistem sepak bola di kita ini seperti apa. Maunya dari Jerman tapi kita masih belum ketemu,” ucapnya.

Timnas Indonesia sendiri punya banyak agenda di tahun 2024. Untuk tim senior, akan ada jadwal pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di bulan Maret dan Juni.

Sementara untuk Timnas Indonesia U23, Garuda Muda akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada bulan April-Mei.