Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango, menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD soal independensi lembaga antirasuah.

Diketahui, Mahfud MD sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan melarang Ketua KPK mengikuti rapat kabinet jika menang dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam itu memandang pelarangan rapat kabinet terhadap Ketua KPK diperlukan untuk menjaga independensi KPK.

Baca Juga: Mahfud MD Janji Revisi UU KPK jika Menang Pilpres, Bakal Larang Ketua KPK Ikut Rapat Kabinet

Namun demikian, Nawawi tidak sependapat dengan pendapat Mahfud MD tersebut. Ia menyebut independensi lembaga yang dipimpinnya tidak hanya menyangkut soal para komisioner mengikuti rapat kabinet atau tidak.

“Independen itu bukan hanya soal hadir atau tidak hadir pada undangan rapat kabinet,” kata Nawawi saat dihubungi di Jakarta pada Jumat (9/2/2024).

Menurut Nawawi, independensi suatu lembaga bergantung pada sikap teguh KPK yang tidak mau diintervensi.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari kesadaran berbagai pihak untuk tidak mencoba mengintervensi KPK.

“Tapi apa pun itu, setiap niat baik yang dimaksudkan sebagai ikhtiar penguatan lembaga KPK tentu perlu diapreasi,” ujar Nawawi dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung daripada Ketua KPK jika Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo berjanji akan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) jika menang Pilpres 2024.

Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. Anak sulung Jokowi itu mengaku tidak mengetahui agenda dan kegiatan sang presiden.

“Saya malah enggak tahu agendanya apa, kegiatannya apa ya, kita kan jalan sendiri-sendiri,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024).

Baca Juga: Tanggapi Jokowi Takkan Berkampanye, JK: Saya Menyatakan Dukungan tapi Tidak Kampanye

Wakil Prabowo Subianto itu juga menambahkan bahwa hasil-hasil survei belakangan ini tidak berarti jika masih banyak pemilih yang golput dan tempat pemungutan suara (TPS) tidak dijaga.

“Itu tidak ada artinya kalau masih banyak yang golput, kalau TPS tidak dijaga, itu saja. Tidak ada kekhawatiran,” kata Gibran dikutip Kompas.com.

Sebelumnya, Jokowi menuai kontroversi usai menyatakan bahwa presiden berhak kampanye di Pemilu 2024. Jokowi pun meluruskan bahwa ia tidak akan berkampanye selama gelaran Pemilu 2024.

“Jika pertanyaanya, apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” kata Jokowi di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara,” Rabu (7/2).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buka suara menanggapi pernyataan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.

Menurut Luhut, orang yang berbicara demikian tidak melihat sejumlah keberhasilan yang telah dicapai Jokowi. Salah satunya dalam mendorong sektor pariwisata.

Demikian hal itu diungkapkan Luhut dalam konferensi pers F1 PowerBoat (F1H20) dan Aquabike Jetski World Championhip di Kantor Kemenkeo Marves, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Baca Juga: Luhut Dukung Prabowo, Ganjar Sebut sudah Diprediksi dan Pilih Fokus Yakinkan Pemilih

Luhut menjelaskan mengenai keberhasilan di sektor pariwisata, salah satunya penyelenggaraan F1 PowerBoat di Danau Toba, Sumatera Utara.

Luhut mengeklaim acara tersebut telah diakui oleh pemegang lisensi, H2O Racing, bahwa Indonesia dinobatkan menjadi penyelenggara terbaik di dunia.

Adapun ajang balap perahu berskala internasional tersebut dilaksanakan kali pertama di Indonesia pada 2023 lalu.

“Indonesia telah dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik oleh H2O Racing untuk penyelenggaraan F1 Power Boat,” kata Luhut dikutip dari Kompas.com.

“Waktu acara itu hampir selesai, memang pemilik lisensi menyampaikan kepada saya bahwa penyelenggaraan ini hebat dan memberikan selamat kepada InJourney.”

Penyelenggaraan ajang internasional di Danau Toba itu, kata Luhut, menjadi salah satu keberhasilan Jokowi. Menurutnya, orang Batak pun mengapresiasinya.

Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Gregorius Sri Nurhartanto mengaku mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp untuk membuat testimoni tentang kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Gregorius dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (6/2/2024) menjawab pertanyaan host Kompas Petang tentang apakah sebagai rektor dirinya pernah mendapat tekanan.

“Saya belum lama ini baru saja mendapat SMS atau pesan Whatsapp yang meminta saya untuk membuat testimoni tentang kinerja Pak Joko Widodo,” kata Gregorius.

Menurut Gregorius, pihak pengirim pesan tersebut mengaku dari salah satu stasiun televisi swasta. Namun ia tidak mempercayai pengakuan tersebut.

Baca Juga: Cak Imin Respons Pernyataan Mahfud MD Sebut Pimpinan Parpol Seperti Bebek yang Dikendalikan

“Dia mengaku dari salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, namun saya tidak percaya karena biasanya stasiun televisi swasta biasanya hanya sekadar meminta waktu untuk dilakukan wawancara.”

“Maka saya tidak akan merespons hal ini, terus terang,” tuturnya.

Ia juga mengaku bahwa dirinya merasa ada sesuatu yang aneh dari permintaan tersebut, karena perguruan tinggi diminta membuat testimoni tentang kinerja pemerintah.

“Ini saya terima belum lama, dan tentu saja bagi saya ini hal yang aneh. Mosok sih perguruan tinggi sampai diminta untuk membuat testimoni tentang kinerja pemerintahan sekarang ini.”

Saat ditanya mengenai spesifik permintaan testimoni tersebut, Gregorius menegaskan bahwa permintaan testimoni itu tentang kinerja pemerintah.

Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku menerima laporan adanya semacam operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.

Hal itu muncul seiring dengan gelombang pernyataan sikap dan seruan moral sejumlah sivitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia.

Kuasa Hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Muhammad Luthfie berharap putusan praperadilan kliennya dapat menjadi perubahan yang cukup signifikan untuk KPK ke depannya.

Hal ini disampaikan Luthfie usai sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan Eddy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

“Yang perlu digaris bawahi bahwa dengan putusan yang menyataan penetapan tersangka tidak sah karena tidak cukup dua alat bukti dan seluruh pemeriksaan keterangan orang yang dijalani oleh pihak termohon atau KPK itu dinyatakan bukan sebagai alat bukti,” kata Luthfie.

“Maka ini akan menjadi perubahan yang cukup signifikan bagi KPK ke depannya,” ujarnya.

Ia berharap KPK dapat merevisi prosedur operasional baku (POB), khususnya dalam penetapan seseorang menjadi tersangka.

“Kami mengharapkan KPK bersedia merevisi POB-nya yang mana menetapkan seorang tersangka itu dapat dimulai setelah penyelidikan selesai, tetapi belum dimulai dengan suatu proses penyidikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia pun menyebut hal itu bukan hanya berlaku kepada Eddy namun juga kepada semuanya.

“Ini yang paling mendasar yang ingin kami sampaikan pada persidangan ini, dan ini bukan hanya berlaku untuk Prof. Eddy Hiariej, namun berlaku untuk semuanya kedepan, bahwa tidak bisa lagi KPK itu menetapkan tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan,” ujarnya.

Baca Juga: Praperadilan Eddy Hiariej Dikabulkan, KPK Bakal Kaji Pertimbangan Hakim: Masuk Akal atau Masuk Angin

Di sisi lain, Luthfie menyebut pihaknya berterima kasih kepada hakim hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono yang mengabulkan gugatan praperadilan Eddy.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada hakim pemeriksa perkara dan ketua Pengadilan Negeri Jakarta yang telah mengabulkan permohonan praperadilan,” ungkapnya, dikutip dari tanyangan Breaking News KompasTv.

Diberitakan sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono menyatakan penetapan status tersangka Eddy Hiariej oleh KPK dinyatakan tidak sah.

“Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK) terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Estiono dalam sidang, Selasa.

Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Eddy tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan program prioritas yang akan diusungnya yakni Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes.

Hal ini disampaikan saat ia memaparkan visi dan misi dalam debat capres terakhir di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Ganjar menyebut kesehatan merupakan hal yang penting. Preventif, kata dia, adalah sesuatu yang paling bagus untuk dilakukan.

“Kita olahraga, makan sehat,dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik,” katanya.

Tak hanya itu, ia menyebut akses kesehatan di setiap desa juga penting. Ia kemudian menyinggung program yang diusungnya bersama pasangannya, Mahfud MD, yakni Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes.

Baca Juga: Debat Capres Terakhir: Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah di Pesisir, Pedesaan, dan Perkotaan

Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

“Kenapa Ganjar-Mahfud membuat Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik,” ujarnya.

“Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat, akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus,” sambung Ganjar.

Ia mengatakan jika layanan kesehatan sudah berjalan dengan baik, langkah selanjutnya yakni membangun pendidikan dan kebudayaan

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP telah lama memberikan restu kepada Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

“Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati),” kata Hasto kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Ia menjelaskan, Mahfud MD juga telah bertemu dengan Megawati pada Senin (29/1/2024).

Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud Ungkap Telah Temui Mensesneg Pratikno, Minta Dijadwalkan Bertemu Jokowi?

Agendanya membahas ihwal situasi politik terkini Tanah Air.

“Memang betul kemarin diadakan pertemuan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Prof Mahfud Md, jam 17.30 dan pertemuan ini merupakan pertemuan rutin, karena selalu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap seluruh tahapan-tahapan kampanye,” kata Hasto.

“Terkait dengan mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud Md bersama dengan partai politik pengusungnya, PDI-Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, telah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Senin (29/1/2024) malam.

Namun, selama pertemuan tersebut Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri.

Baca Juga: Istana Pastikan selain Mahfud MD Tidak Ada Menteri di Kabinet Indonesia Maju Berencana Mundur

“Benar, Prof Mahfud MD bertemu saya tadi malam,” ujar Pratikno dalam keterangannya pada Selasa (30/1/2024).

Mahfud MD menceritakan pengalamannya ketika menolak tawaran untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pertama.

Adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan, kata Mahfud MD, yang menawarkan posisi dan jabatan Menko Polhukam tersebut kepadanya.

Mahfud MD menuturkan dirinya diminta untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdijanto yang saat itu akan diganti dari kursi Menko Polhukam.

Baca Juga: Mahfud Ungkap Surat yang Diberikan ke Presiden Jokowi, Isinya cuma 3 Paragraf

“Yang ketemu saya Pak Luhut. Pak Luhut bilang ke saya, ‘Pak Mahfud, besok Tedjo Edhy mau diganti, nanti Menko Polhukam-nya Pak Mahfud atau Pak Fachrur Rozi, kami sudah bicarakan’,” kisah Mahfud dalam wawancaranya dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi dalam program Rosi, Kamis (1/2/2024).

Mahfud lantas menolak tawaran Luhut tersebut. Alasannya, Mahfud menjelaskan, karena pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2014, ia berada di kubu Prabowo-Hatta Rajasa.

Diketahui, Mahfud MD pada saat itu menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Karena sebab itulah, Mahfud menila tidak etis rasanya jika dirinya menempati jabatan di pemerintahan, sementara sebelumnya ia berada di kubu lawan.

“Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu tahun 2015, waktu di awal pemerintah, ‘Pak Luhut, saya ini timnya Pak Prabowo, enggak layak dong saya masuk ke situ’,” ujarnya.

Sosok Capres Ini Beruntung, Siap Dimenangkan 20 Juta Petani-Bos Sawit

Kena Pajak 40%, Ini Dia Daftar Artis Pemilik Bisnis Karaoke

Tempat hiburan di Jakarta seperti karaoke dibebankan pajak yang tarif minimalnya kini dinaikkan menjadi 40%. Ini berimbas pada tempat karaoke yang dimiliki sejumlah artis Indonesia.

Pengelola tempat hiburan ini pun tengah memutar otak untuk meminimalisasi dampak kenaikan pajak tempat hiburan terhadap jumlah pengunjung. Ini adalah bentuk kekhawatiran tempat hiburan bahwa pengunjung berkurang karena harga semakin mahal.

Lalu siapa saja pemilik bisnis karaoke di Indonesia? Sejumlah tempat karaoke cukup populer, yang ternyata dimiliki artis ternama di Indonesia.

Berikut nama artis pemilik karaoke, dikutip dari Detik.com, Sabtu (20/1/2024):

1. Syahrini – https://213.142.147.151/ Syahrini Family KTV
2. Rossa – Diva Family Karaoke
3. Maia Estianty – Alegro F-Ktv
4. Ahmad Dhani – Masterpiece Family KTV
5. Charly Van Houten – Grand Charly VHT Family Karaoke
6. Inul Daratista – Inul Vizta Family KTV.

Foto: Alegro Family KTV (Screenshot instagram @maiaestiantyreal) Maia Estianty Alegro Family KTV (Screenshot instagram @maiaestiantyreal)

Seperti diketahui, pengenaan pajak itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut mengatur mengenai besaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dalam jasa hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU tersebut. Dalam aturan itu diatur pajak tempat hiburan termasuk karaoke sebesar 40%.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana mengatakan industri hiburan telah pulih setelah terkena dampak pandemi Covid-19. Total pendapatan daerah dari pajak hiburan mencapai Rp 2,2 triliun pada 2023, nilai yang hampir sama seperti 2019 sebelum Covid-19 sebesar Rp 2,4 triliun.

“2023 itu sudah Rp 2,2 triliun, jadi sudah bangkit,” kata Lydia.

Sejumlah pengelola karaoke mengaku akan lebih berusaha untuk tetap menjaga agar pengunjung tidak berkurang karena adanya kenaikan pajak tersebut. Seperti pengelola tempat karaoke Roppongi Papa bernama Dwi yang mengatakan tak bisa melakukan banyak hal terkait kenaikan tarif pajak tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memilih meningkatkan pelayanan pada pelanggan.

“Sekarang kita fokus ke perbaikan internal, supaya pelayanan kita baik, akhirnya tamu juga akan datang, upaya kami itu saja,” ujarnya.

Supervisor NAV Karaoke Blok M Square, Miko juga mengatakan satu-satunya pilihan adalah memperbaiki pelayanan agar pengunjung tetap mau datang. “Kalau harga mau tetap sama, harganya harus diturunin, tapi itu tidak mungkin,” katanya.